ARTIKEL. – Laman 2

Katumbiri Expo 2011 berdayakan UKM perempuan

Indonesia selama ini dikenal dengan produk-produk berbasis warisan budaya, seni dan kearifan lokal. Kini, pameran ekonomi kreatif berbasis kesetaraan gender digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7 hingga 11 Desember 2011 bertitel Katumbiri Expo 2011. Pameran ini akan mempromosikan aneka ragam produk kreatif budaya Indonesia,” kata Ketua Panitia Katumbiri Expo 2011 Sri Redjeki Sumaryoto didampingi Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Senin (5/12).

Pameran ini, menurut Sri Redjeki diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu, juga bertujuan mewujudkan peranan perempuan dalam kesetaraan di bidang industri kecil dan menengah. “Kesetaraan mengilhami perempuan pada indstri kreatif,” terangnya

Pameran yang akan dibuka Ani Bambang Yudhoyono ini menghadirkan 150 peserta yang sebagian besar adalah kaum perempuan. Berbagai produk budaya yang dihadirkan antara lain produk kerajinan, fesyen, kuliner, arsitektur, seni sas-tra, seni musik, seni pertunjukan, dan berbagai karya cipta lainnya yang berasal dan dikembangkan oleh berbagai suku-suku bangsa di tanah air.

JUNJUNG KESETARAAN

Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menambahkan Katumbiri akan menampilkan beragam karya para perajin laki-laki dan perempuan yang menjunjung tinggi kesetaraan. “Ada juga zona produk kerajinan tekstil, fashion, aksesoris dan interior products. Zona lainnya adalah untuk produk herbal, spa dan kosmetika berbasis tradisi dan kearifan lokal,” jelasnya.

Mengingat kontribusi perempuan dalam konteks ekonomi keluarga sangat signifikan terutama usaha mikro dan kecil maka mereka patut mendapatkan keadilan untuk mengakses pasar bagi hasil produksinya. “Katumbiri yang artinya pelangi akan membuka pasar mereka karena penyelenggara mengundang potential buyer untuk datang pada pameran,” kata Linda.

Perajin kaus kesulitan perbesar ekspor

Perajin kaus di Sentra Industri Suci Bandung kesulitan memperbesar kuota ekspor ke sejumlah negara terutama kawasan Afrika dan Eropa karena belum mengantongi standardisasi mutu internasional. Ketua Koperasi Perajin Kaos Suci Bandung Marnawi Munamah mengatakan sejumlah perajin kesulitan mendapatkan sertifikasi ISO sehingga sulit melakukan penetrasi pasar ekspor.

“Kebanyakan para perajin kaus baru mampu mengekspor produk ke Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam karena kualifikasinya yang tidak terlalu ketat,” katanya, kemarin. Menurutnya, peluang untuk mengekspor kaus sebenarnya cu-kup terbuka. Baru-baru ini ada permintaan kaus dari pembeli di Afrika Selatan sebanyak 3 juta potong.

“Untuk itu perajin hanya bisa menembus pasar Asia Tenggara saja. Itu pun volumenya masih kecil yakni sekitar 5% dari total ekspor produk tekstil dan produk tekstil. Marnawi mengungkap dari sekitar 400 perajin di Sentra Kaus Suct hingga saal ini belum ada satu pun yang mengantongi sertifikat ISO.

Selain kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh perajin cukup rumit, mayoritas perajin masih bingung dengan jenis-jenis dokumen yang harus disertakan. “Masalah utamanya adalah biaya untuk memperoleh sertifikat yang masih sangat mahal untuk ukuran UMKM.Setiap sertifikat yang akan diterbitkan diperkirakan membu-tuhkan biaya Rp40 juta-Rp50 juta,” tuturnya.

Dia berharap ada bantuan dari pemerintah berupa subsidi atau insentif untuk mempermudah perajin memperoleh lisensi internasional. “Selama ini pemerintah hanya1 mengajari kami bagaimana cara mengekspor produk.” Ketua Kadin Kota Bandung Deden Y. Hidayat mengatakan ada beberapa kriteria sebelum mendapatkan standar mutu internasional tersebut. Di antaranya, penilaian kualitas produk, penilaian mengenai manajemen, pemasaran hingga infrastruktur y.ing dimiliki perajin.

Menurutnya, standardisasi produk memang merupakan salah satu hal utama dalam persaingan. Apa–lagi pembeli di luar negeri menerapkan standar ketat ketika menerima produk impor.

Furnitur Menarik di Jalan Kalimalang

Ada satu tempat yang menawarkan berbagai macam furnitur (perabot rumah tangga) menarik dan berkualitas. Selain dibuat oleh para perajin furnitur yang andal, harga yang ditawarkan juga relatif murah. Tempat penjualan furnitur menarik, murah, tetapi berkualitas tersebut terletak di Jl Inspeksi Saluran Tarum Barat, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atau lebih dikenal dengan nama Jl Kalimalang.

Tempat ini tepatnya berada sebelum pintu masuk Cipinang Indah bila dari arah Jakarta ke Bekasi. Paung (50), pembuat furnitur di Toko Barokah Furnitur yang ditemui SH baru-baru ini, mengatakan, harga produk yang ditawarkan relatif lebih murah. Di samping itu, yang menjadi keunikan toko ini adalah menyerahkan sepenuhnya kepada konsumen bentuk atau gambar dari furnitur yang akan dipesan.

“Pada prinsipnya, kami bisa mengerjakan semua permintaan konsumen. Mulai dari meja, lemari, kasur, perabotan dapur, rak buku, dan lainnya. Semua furnitur yang kami hasilkan, dijamin tahan lama dan kuat karena kami menggunakan kayu palet atau kayu yang khusus digunakan untuk peti kemas untuk ekspor-impor,” ujarnya.

“Untuk harga yang paling murah adalah meja dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm seharga Rp 150.000. sementara harga termahal yang pernah kami jual adalah lemari yang tingginya 2 meter dan panjang 4 meter dengan harga Rp 4,5 juta. Untuk ukuran kecil, kami bisa selesaikan dalam waktu 2-3 hari. Namun bila ukurannya besar, kami membutuhkan waktu lebih lama lagi,” tuturnya.

Mengenai pendapatan dari hasil usahanya, menurut Paung, “Alhamdulilah, selama ini usaha kami tidak pernah sepi pelanggan, minimal per hari ada satu orang yang memesan perabotan. Bahkan ada yang pernah memesan perabotan lengkap mulai dari yang kecil hingga besar karena orang tersebut baru saja pindahan,” jelasnya.

Terkait kualitas, menurut Pendi, pembuat furnitur lainnya, ia memberikan jaminan alias garansi. “Kalau soal kualitas jangan khawatir. Selama saya membuat perabotan atau furnitur, tidak pernah ada konsumen yang protes atas hasil buatan saya. Kebanyakan mereka puas,” ungkapnya.

“Bagi mereka yang ingin memesan, cukup memberikan contoh desain atau gambar yang mereka inginkan. Dengan adanya contoh, kami bisa membuat sama dengan contoh desain yang diberikan,” jelasnya. “Seperti halnya meja komputer, konsumen cukup memberikan contoh desainnya maka hasilnya pun akan sama dengan contoh, bahkan dengan kualitas yang lebih baik,” katanya.

214 Koperasi di Malang Terancam Bangkrut

Sebanyak 214 koperasi di Kota Malang, Jawa Timur, terancam bangkrut karena saat ini sudah tidak aktif menjalankan berbagai prinsip usahanya. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Malang Bambang Suharijadi di Malang, Rabu (16/11), mengakui, sebanyak 214 koperasi tersebut sudah tidak lagi pernah laporan, apalagi menggelar rapat anggota tahunan (RAT), dan pembagian sisa hasil usaha (SHU).

“Ratusan koperasi yang sudah tidak aktif itu sangat sulit untuk direvitalisasi karena berbagai kendala. Kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk membangkitkan kembali koperasi-koperasi tidak aktif ini agar tidak sampai bangkrut, namun sulit sekali,” katanya.

Kendala umum yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM di antaranya sulit menghubungi anggota koperasi bersangkutan. Ketika ditelusuri ke alamat yang tertera dalam badan hukum, katanya, ternyata sudah tidak ada lagi. Kondisi itu, katanya, cukup menyulitkan Dinas Koperasi dan UKM ketika ingin membantu melakukan revitalisasi agar bisa aktif dan bangkit kembali.

Bahkan, katanya, tidak sedikit ditemui koperasi yang hanya tinggal papan nama. Selama dua tahun terakhir, jumlah koperasi yang masuk kategori harus direvitalisasi dan mendapat bantuan keadministrasian maupun manajerial sudah berkurang. Sebelumnya sebanyak 274 unit, namun karena ada yang mampu bangkit, saat ini tinggal 214 koperasi.

Jika upaya revitalisasi tidak bisa lagi mampu membangkitkan koperasi tersebut, katanya, tidak menutup kemungkinan badan usahanya akan dicabut. Selama 2011, tiga koperasi di daerah itu dicabut izinnya. Ia menjelaskan, sebenarnya tidak mudah membubarkan koperasi yang memiliki badan usaha, apalagi sudah beroperasi dan melayani nasabah. Namun, katanya, pencabutan izin tidak bisa dihindari jika kondisinya tidak bisa diselamatkan.

“Jumlah total koperasi yang beroperasi di Kota Malang sebanyak 724 dan yang tidak aktif (terancam bangkrut, red.) mencapai 214 unit. Dan yang sudah benar-benar dicabut izinnya ada tiga koperasi,” ujarnya.

Pemerintah Targetkan 1.000 Wirausaha

Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan menargetkan pertumbuhan wirausaha baru di Indonesia bisa lebih cepat dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu. berbagai upaya demi memungkinkan tumbuhnya pelaku wirausaha baru harus dilakukan.

“Wirausaha sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Wirausahalah yang menciptakan lapangan kerja. Kita harus bisa ciptakan 1.000 wirausaha baru dalam tiap tiga bulan,” kata Syarif Hassan saat menutup acara Pelatihan Kewirausahaan dan Penyerahan Bantuan Permodalan bagi Wirausaha Pemula di SME Tower. Jakarta, Senin (21/11).

Jika mampu menciptakan wirausaha baru sebanyak itu. Syarif Hassan yakin masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia bisa lebih ditekan. Saat ini masih ada sekitar 4,46 juta muda-mudi (usia 17-30 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan. Karena itu. Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan stimulan berupa perkuatan permodalan bagi pelaku wirausaha baru melalui tujuh koperasi sebagai penyalur pinjaman sebesar Rp 7 miliar. Bantuan permodalanini akan disalurkan pada 284 wirausaha pemula yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong agar generasi muda lebih bangkit memanfaatkan kesempatan dan meraih peluang melalui wirausaha, menciptakan pengembangan kewirausahaan yang terintegrasi.” tutur Syarif Hassan. Ia menegaskan, perluasan kesempatan kerja tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan sektor usaha formal, tapi juga potensi usaha di tingkat masyarakat dan perseorangan.

Dengan bantuan dana Rp 7 miliar, diharapkan akan menjadi pemicu bagi para wirausaha pemula agar dapat lebih berdaya saing secara nasional maupun global. Deputi SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharam. menga- takan berbagai upaya pelatihan bagi wirausaha pemula saat ini penting dilakukan di berbagai tempat. Pelatihan dimaksudkan untuk memberi motivasi, meningkatkan pengetahuan dan keterampi-. lan berwirausaha, agar lebih mandiri dan kreatif ke depan.

Pemerintah Wajibkan SNI untuk Produk Batik

Jakarta – Pemerintah mengusulkan kewajiban memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk batik dibuat dalam tiga kategori. Alasannya, kategorisasi diperlukan agar produk batik bisa lebih berkembang dan tidak hanya dibatasi oleh pakem tertentu saja.

“Tiga kategori batik yang diusulkan adalah balik budaya, balik industri dan batik kreatif. Saya sudah menyampaikan usulan itu ke Tim Rancangan SNI di Balai Besar Kerajinan dan Batik,” kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah pada acara pembukaan pameran Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Jakarta, Selasa (22/11).

Menurut Euis, selama ini SNI batik yang sudah ada, namun hanya menjelaskan batik secara umum dengan parameter terbatas seperti uji tarik, warna dan keamanan bagi penggu-nanya. Definisi batik juga bersifat umum seperti dibuat di media kain, menggunakan peralatan earning, cal dan malam.

“SNI batik sendiri sebenarnya sudah ada sejak sekitar tahun 2006. Namun masih bersifat sukarela atau belum diwajibkan. Hasil revisi SNI yang tengah dilakukan rencananya akan diberlakukan secara wajib,” ujarnya.

Lebih lanjut, selama ini para pelaku usaha di bidang batik masih belum bersatu. Ada yang menganggap jika batik tidak mengikuti pakem maka tidak bisa disebut batik. “Beberapa pelaku usaha batik masih memproduksi batik dengam menggunakancanling, padahal banyak juga yang menggunakan kuas. Saal ini, semua bank yang berkembang di Indonesia harus diakui dan perlu ada tiga kategori SNI yang berbeda.tutumya.

Untuk batik budaya. Euis menambahkan, merupakan batik yang menggunakan cara dan pakem yang sutiah berlangsung selama ratusan tahun misalnya dengan media kain, alat canting, pewarna cat dan menggunakan malam. Pembinaan batik budaya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan batik industri merupakan batik yang diproduksi secara massal yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Tidak menutup kemungkinan batik dibuat dengan metode printing. Pembinaan batik industri dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Sementara batik kreatif, medianya tidak harus kain tapi bisa di semua media misalnya ka-yu, keramik atau bahkan tubuh manusia,”papan

Standardisasi Kualitas

Dalam kesempatan yung sama, Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Vita Gamawan Fauzi, mengatakan, usulan mengenai kategori batik cukup baik. Batik yang terus berinovasi juga menjadi tuntutan pasar, (ika tidak bisa memenuhi selera pasar yang terus berkembang, batik malah bisa ditinggalkan masyarakat.

“Asal tetap diproduksi di dalam negeri, berbagai jenis batik harus tetap diakui. Jangan sampai, produk asing yang malah memanfaatkannya,” kata Vita.

Sementara itu Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan, Alpha Gabela Priyatmono mengatakan, industri batik merupakan salah satu industri rumah tangga di Indonesia. Kondisi tersebut memberi dampak negatif,karena tidak ada sianda risasi kualilas. “Pewarnaan pada bank, harus tidak gampang luntur, karena warnanya akan tumpang tindih. Selain itu, peetapan standarisasi balik nasional, telah diusulkan pelaku usaha agat konsumen batik terlindungi,” kata Alpha

Mcnurut Mpha, SM batik sudah disampaikan kepada pemerintah dan pelaku usaha mendukung langkah pemerintah memberikan iS.M balik. Saal ini, Badan Penelitian dan Pe ngembangan Industri Balai Besar Kerajinan dan Batik sena Kementerian Perindustrian sedang menyusun standarisasi tersebut.lika sudah ada SM, batik Indonesia mampu bersaing dengan produk berbasis kain yang lain, seperti tekstil. Sebab, sudah ada standar kualitas batik yang jelas dan pemerintah serta pelaku usaha menyambut postif pemberian SNI batik.” ujarnya.

Budiyanto melepas profesi auditor, sukses berbisnis jasa kurir

Menjadi auditor di perusahaan mapan tidak membuat Budiyanto Darmastono berhenti mengejar mimpinya. Ia memilih menggeluti usaha jasa kurir Nusantara Card Semesta (NCS). Kini, omzetnya mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

Meninggalkan karier mapan demi membuka usaha sendiri adalah sebuah keputusan yang sulit. Tapi, Budiyanto Darmastono berani mengambil keputusan itu. Memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai auditor, akhirnya, ia berhasil membangun perusahaan jasa kurir bernama Nusantara Card Semesta (NCS). Saat ini, NCS memiliki 36 kantor cabang dan 600 agen di beberapa kota.

Dengan memberi layanan logistik, pergudangan, distribusi, pengiriman kargo, kurir, dan mailroom management, pendapatan NCS telah mencapai ratusan miliar rupiah setahun. Sekitar 80% dari ratusan kliennya merupakan perusahaan di sektor perbankan, telekomunikasi, dan asuransi. Tiap bulan, ada tiga juta kiriman yang mereka tangani.

Setiap tahun, pertumbuhan bisnis NCS mencapai 10%. Dengan mempekerjakan hampir 3.000 karyawan, Budiyanto optimistis perusahaannya bisa terus berkembang pesat seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi, kondisi geografis Indonesia sangat membutuhkan bisnis jasa kurir.

Sebelum menekuni bisnis ini, Budiyanto – yang lahir pada 5 April 1966 – harus melalui jalan berliku. Di masa kecil, ia tidak memiliki mimpi menjadi pengusaha. Cita-cita awalnya adalah menjadi bankir dan punya banyak penghasilan.

Keluarga besar pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, ini sebenarnya tidak mendukung keinginan Budiyanto menjadi bankir. Maklum, secara turun-temurun, keluarganya adalah guru. Nenek, orang tua, dan kakak-kakaknya berprofesi sebagai guru. “Saya tidak mau menjadi guru karena tidak bisa memberikan jaminan ekonomi yang cukup,” tuturnya.

Cita-cita menjadi bankir merupakan inspirasi yang muncul dari pergaulan Budiyanto dengan para karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di desanya. Anak keempat dari enam bersaudara ini kukuh menjemput cita-citanya dengan melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), bukan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

Orang tua Budiyanto agak berat menerimanya. Selain masalah biaya, karier menjadi bankir tidak semudah berkarier sebagai guru. “Namun saya yakinkan orang tua saya, menjadi bankir akan lebih sukses,” katanya.

Untuk mendapatkan tambahan biaya pendidikan, pria yang akrab dipanggil Budi ini kuliah sembari berdagang. Setiap menjelang akhir tahun, ia berdagang kalender. Ia menawarkan kalender ke beberapa sekolah di kampung halamannya. Selain itu, ia juga aktif menjadi kepala bidang usaha di koperasi UGM. Dari usaha sampingannya, ia tidak hanya mendapat penghasilan, tapi juga ilmu pemasaran dan manajemen.

Setelah lulus, lagi-lagi Budiyanto menentang keinginan orang tuanya. Ia ngotot ingin merantau ke Jakarta demi mengejar karier. “Orang tua saya masih memaksa menjadi pegawai negeri sipil (PNS),” katanya. Di Jakarta, ia diterima di sebuah kantor akuntan publik.

Baru empat bulan bekerja, Budiyanto mendapat panggilan bekerja sebagai auditor di perusahaan kartu kredit, Dinners Club International. Ia puas karena cita-citanya menjadi karyawan di perusahaan jasa keuangan terpenuhi.

Memulai karier sebagai staf biasa, setelah hampir empat tahun bekerja, Budiyanto memegang jabatan manajer. Tapi, ia belum merasa sukses. Sebab, sembari menjadi auditor, untuk menambah pendapatannya, ia masih harus berjualan baju dan seprai ke rekan-rekan kantornya. Padahal, ia bermimpi bisa menjadi direktur, jalan-jalan ke luar negeri, dan hidup nyaman di usia masih muda.

Karena impian itu, pada tahun 1994, tepat saat tahun ketiga bekerja di Dinners Club, Budiyanto mulai membuka usaha sendiri dengan mendirikan usaha di bidang jasa kurir surat.

Ide dari hasil audit

Inspirasi usaha ini muncul saat ia mengaudit perusahaannya sendiri. “Dinners mengeluarkan dana cukup banyak tiap tahun untuk mengirim surat tagihan ke nasabah,” katanya. Saat itu, pemain jasa pengiriman dokumen masih sedikit. Selain itu, kualitas layanan belum bagus. “Kesempatan untuk tumbuh cukup besar dan pesaing masih sedikit,” katanya.

Dengan modal awal sebesar Rp 25 juta dan kantor di sebuah ruko seluas 130 meter persegi plus enam karyawan, Budiyanto memulai NCS. Di awal usahanya, ia mempekerjakan manajer operasional yang ia ambil dari perusahaan jasa kurir yang jadi langganan Dinners Club.

Sang istri sempat menentang keputusannya meninggalkan karier yang sudah mapan untuk usaha yang belum jelas. Alhasil, selama setahun, Budiyanto terpaksa bekerja ganda demi menenangkan istrinya. Pada tahun 1995, ia memutuskan mengundurkan diri dan fokus untuk membesarkan NCS.

Kini, Budiyanto menargetkan menambah jumlah agennya menjadi dua kali lipat dan menjangkau semua kabupaten di Indonesia. Ia juga berencana merambah bisnis jasa pengiriman uang.

Serbuan Asing Sulitkan UKM

Selama ini pertumbuhan ekonomi di DKI memang tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, faktanya Usaha Kecil Menengah (UKM) di DKI masih menghadapi banyak persoalan seperti serbuan produk Impor.

Selain Itu. suku bunga pinjaman masih sangat tinggi dan memberatkan pelaku UKM karena dipatok diatas 12 persen. Kondisi ini. kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Aliman Aat. membuat banyak UKM sulit berkembang, sehingga berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Banyak bisnis UKM menderita, sehingga terpaksa melakukan PHK.” katanya saat dialog dengan sejumlah pengusaha UKM di Jakarta. Minggu (20/11). Selain Itu. lanjutnya, daya saing yang terus menurun, seiring dengan faktor pendukung yang masih Jauh dari harapan. Belum lagi, kata Aat. ditambah keterbatasan penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia (SDM) masih rendah, pemasaran. Jaringan kerja sama (networking), dan minimnya informasi Ikut memenjarakan kelangsungan bisnis UKM.

Sementara itu, Kepala Bidang UMKM. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Irwandi, menyatakan, untuk menggerakkan roda perekonomian warga, khususnya di sektor UKM. Bank DKI memberikan kucuran dana bagi kelangsungan.UKM di Jakarta.

“Hingga kini salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta ini telah mengucurkan pinjaman sebesar Rp 200 miliar kepada sekitar 2.500 UKM dalam satu tahun terakhir ini.” katanya.

Menurut Irawandl. pinjaman itu diprioritaskan bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan proses pengajuan pinjaman usaha tersebut dilaksanakan selama 14 hari kerja dengan ketentuan persyaratan sudah lengkap. Pinjaman yang diberikan kepada para pelaku usaha UKM bervariasi mulai dari Rp 3 Juta sampai dengan Rp 500 Juta.

Sementara terkait dengan persyaratan yang diminta, menurut Irwandi, cukup mudah. “Yaitu hanya mejampirkan foto kopi KTP, KK, surat nikah dan foto, serta proposal usaha untuk pinjaman dibawah Rp 50 Juta harus menyertakan surat keterangan domisili dari kelurahan setempal,” katanya. Setelah disurvei petugas dan sesuai aturan yang berlaku, pinjaman akan segera dikucurkan.

Stok Meluap, Harga Rumput Laut Jatuh

Tahun ini mestinya merupakan tahun yang menggembirakan bagi para petani rumput laut. Betapa tidak, menurut Jana Anggadiredja, Kfiua Masyarakat Rumput Laut Indonesia (MRLJ), produksi rumput laut nasional tahun ini bakal naik 55,49% dibandingkan tahun lalu.

Jika tahun 2010 produksi rumput laut 140.200 ton, ia memperkirakan tahun ini jumlah produksi tersebut akan mencapai 218.000 ton. “Secara keseluruhan kondisi cuaca lebih baik dari tahun lalu,” kata Jana kepada KONTAN JMD.

Ia menjelaskan, kenaikan produksi terjadi karena penambahan daerah yang ikut membudidayakan rumput laut. Daerah baru tersebut menyebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Namun, gara-gara krisis ekonomi global di Eropa dan Amerika Serikat yang juga mulai menulari China, permintaan rumput laut turun. Akibatnya, harga jual rumput laut di dalam negeri melorot

Menurut pantauan harga MRL1, harga rumput laut kering untuk jenis cotonii rata-rata Rp (3.000 per kg. Harga ini turun 14,48% ketimbang September lalu yang senilai Rp 7.000-Rp 8.000 per kg. Tak jauh berbeda, rumput laut jenis gracillaria juga mengalami penurunan dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 4.500-Rp “OtiOperkg.

Jana yakin, penurunan permintaan rumput laut terjadi karena krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat yang belakangan ini balikan ikut menyerang China. Karena itu, industri pengolahan rumput laut di China juga ikut menurun sehingga permintaan atas bahan baku rumput laut dari Indonesia berkurang. Padahal sekitar 80% dari total produksi rum-put laut kering Indonesia me-nyasar pasar ekspor, terutama ke China. Ketua Komisi Rumput Laut Indonesia, Farid Maruf, menyatakan, dari sekitar 170.000 ton mmput laut untuk pasar ekspor, hampir separuhnya atau 80.000 ton rumput laut kering dikirim ke China

Selain pasar yang menyusut, penurunan kualitas rumput laut merupakan penyebab lainnya. Penyakit ais-ais menyerang tunas tanaman rumput laut sehingga rontok dan mati. “Meski tidak separah tahun 2001-2002, namun penyakit ini masih banyak ditemui,”kata Jana.

Namun, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ketut Sugema punya pandangan yang berbeda. “Krisis global yang terjadi di Eropa dan Amerika tidak terlalu signifikan mempengaruhi ekspor rumput laut,” kata Ketut, tanpa menguraikannya. Namun ia sepakat, budidaya rumput laut di dalam negeri belum optimal.

Kembangkan produk

Untuk mengembangkan industri rumput laut, ia berharap ada pengolahan lebih lanjut sehingga memberi nilai tambah bagi para pembudidaya Ketut mencontohkan, saat ini masyarakat Desa Kutuh, Bali telah melakukan pengolahan dalam skala rumahtangga dari kelompok-kelompok pembudidaya. Mereka mengolah rumput laut menjadi kerupuk, jus, agar-agar, dan olahan pangan lainnya.

Dengan berbagai diversifikasi produk olahan ini, nilai tambah rumput laut menjadi berlipat ganda Ketut mencontohkan, harga rumput laut kering sekitar Rp 9.000-Rp 10.500 per kg. Tapi setelah diolah menjadi tepung, harganya langsung melejit menjadi Rp 35.000 per kg.

Dalam rangka diversifikasi produk olahan rumput laut, KKP membangun sebuah pabrik pengolahan rumput laut di Bali, yaitu untuk mengolah rumput laut menjadi tepung.

Saat ini, jumlah pembudidaya rumput laut yang berada di Kabupaten Badung sebanyak 350 orang. Adapun jumlah Kelompok Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Badung tahun 2011 mencapai 9 kelompok. Sementara jumlahnya di Desa Kutuh sebanyak 5 kelompok. Kelompok tersebut berbentuk Kelompok Usaha Wanita Tani pengolah rumput laut Desa Kutuh kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Perikanan Tangkap dibangun Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan rakyat

Secara nasional potensi produksi perikanan sekitar 65,1 juta ton/tahun, sebenarnya Indonesia bisa menjadi negara perikanan terbesar di dunia. Pasalnya, China yang kini sebagai produsen perikanan terbesar di dunia dengan total produksi 56 juta ton pada 2010 hanya memiliki potensi produksi tidak lebih dari 60 juta ton/tahun (FAO,2010).Potensi produksi 65,1 juta ton/tahun itu berasal dari sumber daya ikan laut 6,5 juta ton/tahun; sumber daya ikan perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa) 0,9 juta ton/ tahun; budi daya laut (mariculture) 47 juta ton/tahun; budi daya tambak (perairan payau) 5 juta ton/ tahun; dan budi daya perairan tawar 5,7 juta ton/tahun.Karena total potensi produksi perikanan tangkap dari seluruh laut dunia sebesar 90 juta ton/tahun, berarti sekitar 7,22% potensi sumber daya ikan laut dunia terdapat di wilayah laut Indonesia.

Pada 2010 total produksi perikanan Indonesia mencapai 10,19 juta ton sehingga menempatkan Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar ketiga di dunia, hanya di bawah China dan Peru (FAO,2010).Sekitar 60% kebutuhan protein hewani yang dikonsumsi rakyat Indonesia berasal dari ikan dan hasil perikanan lainnya. Saat ini sektor perikanan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri atas 2,23 juta nelayan laut,0,47 juta nelayan perairan umum,dan 2,65 juta pembudi daya ikan. Adapun mereka yang bekerja di industri hulu, industri hilir, industri penunjang, perdagangan, dan jasa-jasa lain yang terkait dengan sektor perikanan diperkirakan mencapai dua kali lipatnya alias 10,7 juta jiwa.

Artinya sebanyak 16,05 juta orang atau sekitar 11% dari total angkatan kerja Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Suatu kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Sayangnya, prestasi sebagai juara tiga produsen perikanan dunia, penyedia protein hewani terbesar bagi rakyat, dan penyedia tenaga kerja yang lumayan besar belum diimbangi dengan prestasi dalam hal perolehan devisa dan kontribusinya terhadap PDB nasional. Nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2010 hanya USD2,66 miliar,jauh di bawah Thailand yang mencapai USD6,53 miliar. Padahal, total produksi perikanan Thailand hanya 2 juta ton atau peringkat- 12 dunia.

Ini disebabkan industri pengolahan hasil perikanan dan kemampuan pemasaran Thailand jauh lebih maju ketimbang Indonesia sehingga produk ekspor perikanan Thailand lebih bernilai tambah dan mahal.Selain itu,sebagian besar (6,87 juta ton) produksi ikan Indonesia juga untuk memenuhi kebutuhan domestik, hanya 0,88 juta ton ikan yang diekspor.Sampai saat ini, sumbangan sektor perikanan terhadap PDB hanya sebesar 2,5%. Wajah buruk lain dari sektor perikanan Indonesia adalah fakta bahwa hingga saat ini mayoritas nelayan dan pembudi daya ikan masih miskin. Sementara itu, tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan laut pada 2010 sudah mencapai 78% dari total potensi produksi lestari (maximum sustainable yield/MSY), sekitar 5,06 juta ton.Artinya,ruang untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap di laut hanya sebesar 22% lagi.

Penyebab Kinerja Rendah

Masih rendahnya kinerja sektor perikanan bisa disebabkan faktor-faktor teknis-internal maupun makro-struktural.Faktor-faktor teknis-internal adalah faktorfaktor yang ada dalam tanggung jawab para nelayan,pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya serta menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Itu terutama berupa fakta bahwa sebagian besar usaha penangkapan ikan di laut dikerjakan oleh para nelayan kita secara tradisional.

Pada 2010, dari 590.352 kapal ikan Indonesia, hanya 6.370 unit kapal (kurang dari 2%) yang tergolong modern (kapal motor berukuran di atas 30 GT).Kapal motor (inboard motor) sebanyak 155.922 unit (26%). Selebihnya, 238.430 unit (40%) berupa perahu motor tempel (outboard motor) dan 189.630 unit (32%) berupa perahu tanpa motor yang hanya menggunakan layar dan dayung (KKP, 2010). Dengan perahu motor tempel atau perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang umumnya sederhana (kurang efisien), para nelayan tradisional (72%) hanya bisa menangkap ikan di perairan laut pesisir (dekat pantai) dan hanya bisa melaut 7–9 bulan dalam setahun. Akibatnya, hasil tangkapan ikan (produktivitas)-nya pun rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keseharian (subsisten).

Cara-cara para nelayan tradisional menangani (handling) ikan hasil tangkapannya pun pada umumnya belum memenuhi standar, tanpa menggunakan es, sehingga mutu ikan menurun yang berakibat pada rendahnya harga jual ikan.Tempat pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan juga umumnya belum memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi; kurang atau tidak ada pabrik es, cold storage, apalagi pabrik pengolahan hasil perikanan yang bisa memproses ikan mentah (raw materials) menjadi produk-produk yang bernilai tambah; dan kurang pembeli/pedagang. Akibatnya, kalau musim paceklik (sedikit ikan), harga ikan tinggi, tetapi begitu musim ikan,harganya jatuh.

Sebagian besar tempat pendaratan ikan/pelabuhan perikanan juga tidak dilengkapi dengan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN), toko yang menyediakan alat tangkap (seperti jaring, pancing, dan tambang), beras, dan perbekalan untuk melaut lainnya sehingga para nelayan biasanya mendapatkan semua sarana produksi itu dari tempat yang cukup jauh dari pemukiman mereka dan dengan harga yang jauh lebih mahal ketimbang harga pasar sebenarnya. Sementara itu, biaya hidup sehari-hari termasuk untuk menyekolahkan anak-anaknya semakin mahal. Distribusi nelayan dan kapal ikan juga sangat tidak merata. Di wilayah-wilayah overfishing telah terjadi involusi perikanan (fisheries involution).Sebaliknya, di wilayahwilayah laut perbatasan,Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), laut dalam, dan laut lepas sedikit sekali atau bahkan tidak ada kapalkapal ikan Indonesia.

Di wilayahwilayah laut inilah ribuan kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal alias mencuri. Meskipun lebih baik dan maju, usaha budi daya laut dan budi daya tambak sejauh ini belum optimal. Dari total potensi produksi sekitar 47 juta ton/tahun, usaha budi daya laut nasional pada 2010 baru memproduksi 3,4 juta ton (7,2%).Adapun usaha budi daya tambak pada tahun yang sama baru menghasilkan 0,99 juta ton atau 19,8% dari total potensi produksinya.Produktivitas dan efisiensi usaha tambak kita juga lebih rendah ketimbang Thailand, Malaysia, dan Taiwan. Hal ini disebabkan mayoritas pengusaha tambak kita belum secara disiplin menerapkan good aquaculture practices. Selain itu, harga benih, pakan, BBM, dan sarana produksi lainnya juga lebih mahal di Indonesia.

Jaringan irigasi tambak, jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan infrastruktur lainnya juga pada umumnya kurang memadai.Tata ruang wilayah pesisir dan laut belum mampu melindungi kelestarian usaha budi daya laut dan tambak dari alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, permukiman, dan lainnya. Pengendalian pencemaran juga belum dilaksanakan secara serius. Industri pengolahan hasil perikanan dan bioteknologi kelautan yang dapat melipatgandakan nilai tambah produk, menciptakan banyak tenaga kerja, dan sejumlah multiplier effects juga belum dikembangkan secara serius seperti halnya di negara-negara maju dan emerging marketsseperti Malaysia, China, dan Thailand.

Padahal, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity) tertinggi di dunia, Indonesia memiliki potensi industri bioteknologi kelautan yang sangat besar seperti farmasi, kosmetik, makanan dan minuman sehat, bioenergi,dan industri lain dengan nilai ekonomi empat kali lipat dari industri teknologi informasi saat ini. Demikian pula halnya dengan industri mesin dan peralatan perikanan, hingga kini sebagian besar masih mengandalkan produk impor.

Secara makro-struktural, kendala utama yang menghalangi kemajuan sektor perikanan adalah tingkat suku bunga pinjaman yang sangat tinggi, sekitar 14% per tahun. Padahal, di Malaysia, Thailand, dan Filipina hanya 3,8%; Australia 3%; dan Jepang 0,5%.Selain itu,perbankan juga sangat enggan meminjamkan uangnya untuk investasi dan usaha di sektor perikanan. Tahun lalu, misalnya, kredit yang tersalurkan untuk usaha perikanan hanya mencapai 0,2% dari total kredit perbankan nasional (BI,2010).

Roadmap Pembangunan

Oleh sebab itu,mulai sekarang kita harus memastikan bahwa intensitas penangkapan (jumlah kapal ikan dan nelayan) yang beroperasi di setiap wilayah perairan berada pada tingkat yang optimal, tidak melebihi nilai MSY-nya.Atas dasar patokan ini, kita tingkatkan kapasitas dan teknologi nelayan tradisional agar mereka mampu menangkap ikan di laut secara efisien, menguntungkan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable). Praktik penangkapan ikan secara ilegal dan merusak lingkungan harus kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Produktivitas dan efisiensi usaha budi daya laut dan tambak yang ada mesti ditingkatkan dengan menerapkan good aquaculture practices sesuai dengan daya dukung lingkungan wilayah setempat.

Metode dan teknik yang sama juga harus diterapkan pada usaha budi daya laut dan tambak di areal baru (ekstensifikasi).Kita harus memperbaiki dan membangun pabrik-pabrik pakan dan pembenihan (hatchery) di sentra-sentra kawasan produksi budidaya laut dan tambak guna menjamin terpenuhinya kebutuhan benih unggul dan pakan berkualitas di seluruh wilayah Nusantara. Tata ruang wilayah pesisir dan lautan serta pengendalian pencemaran mesti dilaksanakan secara konsisten dan serius untuk menjamin kelestarian lingkungan dan usaha perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Infrastruktur dan saran produksi baik untuk perikanan tangkap maupun perikanan budi daya harus disediakan sesuai kebutuhan di setiap wilayah perikanan di seluruh Tanah Air.

Sistem rantai dingin (cold-chain system) mesti diterapkan untuk komoditas-komoditas bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, kakap, bawal, baronang, dan makarel. Setiap usaha perikanan tangkap maupun budi daya diusahakan memenuhi skala ekonominya dan menerapkan sistem bisnis terpadu,dari hulu (produksi) sampai ke hilir (pasar). Kini saatnya Indonesia meluncurkan kredit program dengan bunga relatif rendah dan persyaratan lebih lunak untuk sektor kelautan dan perikanan, seperti halnya di Malaysia,Thailand,India,Vietnam, China, dan negara-negara maju. Iklim investasi dan keamanan berusaha harus dibuat lebih kondusif dan atraktif.

Dan, akhirnya, seluruh kebijakan publik (politikekonomi) termasuk fiskal dan moneter, ekspor-impor, pendidikan, iptek,dan otonomi daerah mesti mendukung sektor kelautan dan perikanan. Dengan peta jalan pembangunan seperti itu,kita tidak hanya akan menjadi produsen perikanan dan produk industri bioteknologi kelautan terbesar di dunia, tetapi juga akan mampu mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya saing ekonomi menuju Indonesia yang maju,adil-makmur,dan berdaulat dalam waktu tidak terlalu lama,2025 insya Allah.(*)

Sumber: PPNSI