LAUT MENJADIKAN KITA JAYA
Sejalan dengan kedaulatan wilayah laut, tidak dapat dimungkiri bahwa letak geografis perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di antara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra (Pasifik-Hindia) serta merupakan penghubung Blok Barat (Eropa) dan Blok Timur (Asia), menjadikan perairan Nusantara banyak dilintasi kapal asing sejak dahulu kala.
Letaknya yang di tengah-tengah daerah katulistiwa memungkinkan segala jenis ikan dan biota laut hidup dan berkembang biak dengan cepat. Hal ini mengundang para nelayan asing berburu sumber daya alam laut (SDL) secara liar (illegal fishing) karena otoritas, pengamanan, dan pemberdayaan SDL kita sangat lemah.
Kondisi akibat kelemahan tersebut begitu tampak terlihat. Perairan lepas kita benar-benar hamparan biru, lengang, sunyi, dan tidak ada aktivitas. Komunitas nelayan Indonesia yang jumlahnya kurang dari 5 persen penduduk Indonesia hanyalah para nelayan tradisional. Nelayan profesional yang memiliki kapal dan sarana pengolahan tangkapan yang modern jumlahnya sangat terbatas (tidak lebih dari 10 persen saja). Keadaan seperti ini sudah barang tentu mengundang perhatian nelayan asing, yang cenderung lebih profesional dan modern secara peralatan penangkapan, untuk datang merampas kekayaan ikan laut kita.
Berdasarkan perkiraan, dari kasus nelayan asing yang ditangkap dan hasil pendeteksian dari data citra satelit, lebih dari Rp 20 triliun/tahun nilai kerugian kita akibat illegal fishing ini.
Predikat Indonesia sebagai “negara maritim terbesar” sudah semestinya menyadarkan anak bangsa untuk menjadikan predikat tersebut sebagai sebuah kebanggaan untuk bisa memberikan perhatian tinggi terhadap sektor kelautan.
Setidaknya ada dua kesadaran dan perhatian yang patut kita realisasikan. Pertama, memberdayakan perairan agar dapat memberikan lapangan hidup (mata pencaharian) sedikitnya untuk 30 persen penduduk. Kedua, membangun kekuatan laut (khususnya TNI-AL) yang besar, kuat, dan disegani pihak asing.
Sumber daya alam di darat yang makin terbatas hendaknya dapat mengubah orientasi mata pencaharian dari darat ke laut. Illegal fishing dan illegal logging (karena laut menjadi media transportasi untuk kedua-duanya) harus menjadikan pembangkit kesadaran dan pemacu upaya membangun kekuatan (angkatan) laut yang besar dan tangguh.
Ironisnya, jika berbicara mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang akan menjalankan fungsi sistem pertahanan maritim (laut), akan terlihat begitu jauh perbedaan dengan kondisi luas wilayah yang harus dipertahankan.
Kenyataan selama ini, sistem pertahanan dan keamanan republik ini berbasis darat. Tengok saja jumlah prajurit TNI AD yang 281.132 orang (2005). Bandingkan dengan personel TNI-AL yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya 58.640 orang prajurit. Dengan kata lain, jumlah personel TNI AL kurang dari 25 persen prajurit angkatan darat. Dengan kekuatan ini, secara logika berat untuk dapat mewujudkan kehadiran TNI-AL di setiap wilayah laut (naval presence) secara memadai.
Kondisi ini pun makin membuat ironi ketika mengetahui ketersediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI-AL. TNI-AL hanya memiliki 114 KRI dan 53 pesawat yang terdiri dari berbagai tipe dan rentang pembuatan yang berbeda. Kondisi ini sangat tidak memadai untuk mengamankan wilayah perairan yang begitu luas. Padahal, guna melindungi zona perbatasan laut nasional sepanjang lebih dari 613 mil, idealnya dibutuhkan minimal 38 kapal patroli.
Dalam beberapa hal, kekuatan alutsista TNI-AL kalah dari angkatan laut Malaysia dan Singapura. Sebagai contoh, dalam kepemilikan kapal selam, kita yang memiliki wilayah perairan yang begitu luas hanya mempunyai dua kapal selam tua, sedangkan Malaysia memiliki empat kapal selam. Padahal, luas lautnya kurang dari 10 persen laut Indonesia. Bahkan, Singapura sebagai negara pulau kecil sudah memiliki empat kapal selam yang lebih canggih. Keterbatasan jumlah dan terutama kualitas alutsista berpengaruh terhadap kepercayaan diri para prajurit TNI-AL di medan tugas/perairan. Sering kali dalam mengejar kapal asing pencuri ikan, KRI kita keteteran karena kalah cepat dengan kapal pencuri.
Memperhatikan kondisi semacam ini, masih ada keyakinan untuk bisa berjaya di laut dengan tentunya merealisasikan kedua kesadaran yang kemudian tumbuh menjadi komitmen untuk benar-benar melaksanakannya dalam tataran kepentingan nasional. Sebab, bukan rahasia lagi jika kedaulatan laut sangat berpengaruh dalam stabilitas nasional kita. Memberdayakan perairan dan membangun kekuatan laut hanya bisa tercapai jika ada komitmen bersama, terlebih dari pemimpin-pemimpin republik ini.
Daftar bacaan: Prakoso Bhairawa Putera (Pusat Penelitian Perkembangan Iptek LIPI)
dari : Suara Karya
Sumber: http://www.lipi.go.id
———————————